CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), Bogor Barat segera dicabut pemerintah pusat. Lantaran, sudah terlalu repot mengurusi daerahnya sementara anggaran yang dimiliki tidak banyak.
“Kabupaten Bogor sebagai fasilitator dan juga pendorong karena terlalu besar, repot kita ngurus terlalu banyak dengan anggaran sedikit,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui di Gedung Tegar Beriman, Kamis (12/9/2019).
Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mendukung kelancaran DOB Bogor Barat.
“Terkait anggaran kami sudah siapkan, tapi kedepan juga harus dirancang kebutuhannya,” jelasnya.
Terkait pencabutan moratorium, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya bisa berharap kepada presiden Jokowi, supaya segera dicabut oleh pemerintah pusat di tahun 2020 sehingga Bogor Barat bisa menjadi daerah persiapan selama tiga tahun sebelum kemudian mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.
“Mudah-mudahan sih 2020 bisa dilakukan, pemekaran Kabupaten Bogor Barat,” imbuhnya.
Dirinya juga masih belum meyakini, apakah Kabupaten Bogor Barat ini moratorium nya dicabut sebagai DOB tahun 2020, apakah tidak. Karena, lanjut politisi PPP itu, Pemkab hanya sebagai pasilitator saja dalam hal ini kembali kewenangan pemerintah pusat.
“Pemkab hanya sebagai pasilitator saja, kewenangan itu dari pusat,” pungkasnya. (Andi).
Sumber : publikbogor.com
