Kondisi Perumnas 1 dan 2 yang lebih dulu berdiri bahkan sudah tidak beraturan, banyak jalan-jalan yang rusak dan berlubang. Bahkan selama ini yang lebih aktif penyampaian orasi ke pihak perumnas baik ke pemerintah setempat tetapi sampai saat ini dan sudah sekitar lebih kurang 20 tahun kondisi perumnas 1 dan 2 sudah tidak layak. Banyak alasan yang dierimanya dengan kata lain belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Dengan wacana Perumnas akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah merupakan harapan warga yang mungkin perumnas khususnya perumnas 1 dan 2 akan menjadi lebih baik dan tentunya akan menjadi tanggung jawab pemda setempat dalam pengelolaannya.
“ Tetapi apakah dengan adanya serahterima ke pemerintah daerah akan menjadi lebih baik “.
Jagasira menyusuri Google dan mencari berita yang terkait tulisan ini. dan didapatlah tulisan dengan judul “ Curhat Bos Perumnas, Perumahan Jadi Kumuh Pasca Diserahkan ke Pemda “ (Dana Aditiasari – detikfinace, jumat, 11 September 2015, 14:16 WIB)
Dalam tulisannya dapat digarisbawahi bahwa rumah-rumah yang dibangun Perum Perumnas dan setelah kawasan diserahkan ke pemerintah daerah (pemda), maka menjadi tanggung jawab pemda setempat dan dari kemampuan keuangan Pemda tentunya berbeda-beda. Kalau pemdanya punya dana yang cukup ya terawat. Kalau nggak akan menjadi kumuh dan banyak jalan yang retak-retak.
Maka dari itu harus ada perubahan pola pengelolaan rumah rakyat yang dibangun Perumnas. Selain pembangunan, Perumnas harus diberi tanggung jawab melakukan pengelolaan juga sehingga kualitas hunian bisa tetap terjaga meskipun rumah murah.
Aturan mengenai tugas dan tanggungjawab Perumnas harus diubah supaya sesuai dengan tujuan penyediaan perumahan rakyat yang bukan hanya murah tapi juga layak huni. Harapan di era Pemerintahan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dapat mengeluarkan paket kebijakan PP (Peraturan Pemerintah) soal tanggungjawab Perumnas. (jagasira)
