 |
| Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Jawa Barat, Azis Zulficar Yusca. (ANTARA) |
Kemudian pemerintah kabupaten yang diusulkan telah berjanji untuk fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan lainnya di delapan CPDOB,” kata analis kebijakan tersebut. Spesialis dari pemerintahan daerah dan departemen swadaya Sekretariat Daerah. Aziz Zulfikar Yuska, Pemda Jabar, dikutip ANTARA, Rabu, 25 Januari.
Aziz mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar alokasi lahan tidak seragam antara areal induk dengan areal alokasi.
Pemprov Jabar berharap CPDOB mendapat persetujuan pemerintah pusat tahun ini karena delapan proposal CPDOB yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jabar yang kini berpenduduk hampir 50 juta jiwa. .
Menurut Aziz, kemungkinan besar bisa disetujui tahun ini karena pemerintah pusat memiliki indikator tersendiri untuk dihitung baik dalam kajian fiskal maupun peraturan daerah.
“Intinya Pemprov Jabar sedang menyiapkan delapan kabupaten baru dan kami juga sudah mengusulkan kepada rekan-rekan pemekaran kota untuk terus mendorong kabupaten induk untuk pembangunannya,” ujarnya.
“Makanya kita bangun dulu baru kemudian ekspansi. Sebab, konsep desain rencana nasional dibangun terlebih dahulu baru kemudian diperluas. “Kalau kita pisahkan lebih awal, kita bangun dulu,” ujarnya.
Mandat Pemda Jawa atas progress usulan CPDOB diserahkan kepada Depdagri untuk segera dibahas dengan Sahabat RI DPR RI dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPD. . .
“8 CPDOB ini melebihi rencana RPJMD tahun 2023 dimana kami menargetkan 6 CPDOB dan saat ini telah diusulkan 8 CPDOB. Ini mengejar Jawa Barat dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ”katanya.
Selain itu, jika kita mengikuti kebijakan anggaran, Jawa Barat menginginkan keadilan politik dalam anggaran, artinya definisi dana alokasi khusus, termasuk dana desa kita, sangat jauh.
