Penegasan tersebut disampaikan Muyadi, anggota Komisi V DPR. Kepada Radar Bogor, ia mengatakan, jalan milik Pemprov Jabar terganggu sesuai instruksi Presiden (Inpres).
Politisi Partai Gerindra mengatakan, pembangunan Jalan Parung Panjang yang sejatinya merupakan jalan daerah didanai APBN. “Iya betul, masih dihitung nilainya,” ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat (26 Januari 2024).
Lanjut Mulyadi, dirinya turut serta sebagai anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan Inpres Jalan Provinsi.
Ia mengatakan hingga saat ini Jalan Parung Panjang masih menjadi kontroversi dan konflik antara pengendara dan masyarakat. Masalah lalu lintas truk tambang juga mendapat perhatian di Komisi V DPR, sehingga perlu dilakukan upaya sebelum tahun 2024.
"Instruksi Presiden mengenai jalan daerah di Kabupaten Parung Panjang sudah disampaikan kepada Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Barat Direktur DBMP Jawa Bambang Tirtoyuliono dan Direktur Pelayanan ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih,” jelasnya..
Adapun proyek ini akan dilelang dalam waktu dekat. Rencananya proyek tersebut akan dilelang pada Februari mendatang, ujarnya..
Sumber : Radarbogor
