Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, jalan tersebut merupakan kewenangan daerah, khususnya Pemprov Jabar. Oleh karena itu, jika Kementerian bisa memperbaiki jalan tersebut, Pemprov Jabar harus mengusulkan terlebih dahulu ke pusat untuk membangun jalan khusus truk tambang.
Juru Bicara Basuki menegaskan, dirinya sudah meminta Pemprov terlebih dahulu mengusulkan pembangunan jalan khusus pertambangan.
Nanti akan dibahas dalam Inpres Jalan Daerah Tahun 2024.
Senada, Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian mengatakan, jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar punya strategi memperbaiki “jalan neraka” tersebut, termasuk membuat jalan khusus truk tambang.
"Jadi, kalaupun itu diperbaiki, pertama perbaikan itu kan akan ganggu lalu lintas juga. Sekarang saja sudah macet, perbaikan pasti nanti macet (lebih tinggi) dan akan cepat rusak kalau trafiknya lalu lintas truk tambang. Jadi, kita ingin melihat approach-nya lebih menyeluruh nanti," jelas Hedy.
Hedy menegaskan, Kementerian PUPR terlebih dahulu menginginkan perlakuan khusus pada jalur truk tambang di Parung Panjang.
Setelah selesainya pembangunan jalan khusus pertambangan, katanya, pemerintah pusat akan turun tangan dan mulai memperbaiki "jalan neraka" yang rusak tersebut.
"Kami ingin lihat jalur penambangannya nanti seperti apa.
Kami sedang bicara dengan Pemprov.
Kami sudah menghubungi pihak provinsi, Pak Kepala Dinas berkomitmen untuk melanjutkan jalur penambangan tersebut," ujarnya.
“Nanti kami bantu share biayanya (perbaikan jalan provinsi yang rusak di Parung Panjang) ke pemerintah daerah, karena jalan provinsi bukan jalan raya nasional,” kata Hedy.
“Jalan Neraka” di Parung Panjang, Bogor telah memakan banyak korban jiwa.
Memang truk pengangkut hasil tambang menggunakan jalan umum sehingga merusak kontur dan membahayakan pengendara lain.
Satlantas Polres Bogor mengungkapkan pada tahun 2023 telah terjadi 12 kematian. Data ini tercatat sejak awal Januari 2023 hingga 19 Desember 2023.
Sumber : CNN
